Rapat Koordinasi Tim Pemantauan Perkemabangan Poliitk Kabupaten Buleleng Tahun 2026
Singaraja – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Buleleng menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim Pemantauan Perkembangan Politik Kabupaten Buleleng Tahun 2026, pada Senin (10/11/2026), bertempat di Ruang Rapat Bakesbangpol Kabupaten Buleleng, Jalan Sudirman Nomor 60, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng.
Kegiatan yang dimulai pukul 10.00 WITA tersebut dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan Budaya Politik Bakesbangpol Kabupaten Buleleng, Ketut Simbayasa, S.Sos., M.AP., dan diikuti sekitar 25 peserta yang terdiri atas unsur perangkat daerah terkait, perwakilan kecamatan, serta jajaran Bakesbangpol Kabupaten Buleleng.
Dalam arahannya, Ketut Simbayasa menekankan pentingnya peningkatan koordinasi dan sinergi seluruh anggota tim dalam melaksanakan pemantauan perkembangan politik di wilayah Kabupaten Buleleng. Ia mengingatkan agar masing-masing anggota tim secara rutin menyampaikan laporan bulanan sebagai bahan penyusunan laporan kepada pemerintah pusat, sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
Selain melalui rapat koordinasi yang dilaksanakan setiap dua bulan sekali, pemantauan juga diharapkan dilakukan secara langsung di lapangan. Setiap anggota tim diminta memiliki inisiatif dan tanggung jawab dalam mengumpulkan serta menyampaikan informasi terkait perkembangan situasi politik, keamanan, dan ketertiban di wilayah masing-masing. Informasi yang diperoleh agar segera disampaikan melalui grup komunikasi tim sehingga dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tepat.
Lebih lanjut disampaikan bahwa pembentukan Tim Pemantauan Perkembangan Politik Kabupaten Buleleng Tahun 2026 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan, dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah, serta Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor 100.3.3.2/38/HK/2026 tentang Tim Pemantauan Perkembangan Politik Kabupaten Buleleng Tahun 2026.
Adapun ruang lingkup pemantauan meliputi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan, perkembangan situasi politik lainnya, serta kondisi ketertiban umum dan keamanan masyarakat. Program kerja tim juga mencakup rapat koordinasi setiap dua bulan sekali, pemantauan kegiatan politik dan keamanan di wilayah masing-masing, penyusunan laporan perkembangan politik setiap triwulan, serta pelaksanaan studi komparasi.
Dalam kesempatan tersebut, turut ditekankan pentingnya tertib administrasi bagi organisasi kemasyarakatan (ormas) dan partai politik. Organisasi yang belum terdaftar diharapkan segera melakukan pendaftaran melalui aplikasi Simpel Gaspol. Selain itu, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan juga menjadi perhatian guna menjaga akurasi dan validitas data pemilih dalam mendukung penyelenggaraan demokrasi yang berkualitas.
Rapat kemudian dilanjutkan dengan penyampaian laporan bulanan oleh masing-masing Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban (Kasi Trantib) kecamatan terkait hasil pemantauan selama bulan Oktober 2026. Penyampaian laporan tersebut menjadi sarana evaluasi terhadap perkembangan situasi wilayah sekaligus memperkuat koordinasi antara pemerintah kecamatan dan perangkat daerah terkait.
Perwakilan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Buleleng dalam pemaparannya menyampaikan pentingnya koordinasi lintas instansi dalam penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), khususnya terkait penanganan, pengawasan, serta upaya menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
Selain itu, Satpol PP juga menyatakan kesiapan untuk mendukung pengamanan pelaksanaan Pemilihan Perbekel (Pilkel) serentak yang direncanakan berlangsung pada tahun 2027. Sinergi seluruh unsur terkait diperlukan guna mengantisipasi potensi gangguan ketertiban umum serta menjaga situasi tetap aman dan kondusif selama seluruh tahapan pemilihan.
Sementara itu, perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Buleleng menyampaikan bahwa Pilkel direncanakan akan dilaksanakan di 72 desa se-Kabupaten Buleleng. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaannya, diperlukan persiapan dan koordinasi yang matang, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan logistik. Pengadaan logistik nantinya akan dikoordinasikan melalui Dinas PMD Kabupaten Buleleng dengan mekanisme satu pintu guna meningkatkan efisiensi, mempermudah koordinasi, dan memastikan keseragaman kebutuhan di seluruh desa penyelenggara.
Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan seluruh anggota Tim Pemantauan Perkembangan Politik Kabupaten Buleleng dapat semakin meningkatkan sinergi, komunikasi, dan tanggung jawab dalam melaksanakan pemantauan serta pelaporan secara berkala. Pemutakhiran data kepengurusan, keanggotaan, dan sekretariat partai politik juga menjadi perhatian penting sebagai bentuk kesiapan menghadapi tahapan verifikasi administrasi maupun faktual.
Kegiatan berakhir pada pukul 12.30 WITA dan berlangsung dengan aman, tertib, serta lancar. Rapat ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah dalam menjaga stabilitas politik, keamanan, dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Buleleng.
