(0362) 3312427
bkbp@bulelengkab.go.id
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

RAPAT PENYUSUNAN PROGRAM KERJA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN (FPK) TAHUN 2026

Admin bkbp | 22 Januari 2026 | 94 kali

RAPAT PENYUSUNAN PROGRAM KERJA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN (FPK) TAHUN 2026

KESBANGPOL BULELENG TEKANKAN SINERGI PROGRAM DAN RESPON ISU SOSIAL KEMASYARAKATAN

Buleleng – Kamis, 22 Januari 2026 – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Buleleng menyelenggarakan rapat koordinasi bersama Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) bertempat di Ruang Rapat Kantor Badan Kesbangpol Kabupaten Buleleng. Rapat ini bertujuan untuk menyusun arah kebijakan dan program kerja FPK sepanjang tahun 2026 guna memperkuat persatuan di tengah masyarakat.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng, Drs. Nyoman Widiartha, Kepala Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan, Dra. Ketut Suseni Indrawati, M.A.P., serta Ketua FPK Buleleng, I Ketut Drestika, SH, beserta jajaran pengurusnya.

Dalam pembukaannya, Drs. Nyoman Widiartha menyampaikan bahwa penyusunan program kerja tahun ini mencakup rencana kegiatan studi tiru yang dianggap penting sebagai bagian dari evaluasi kinerja organisasi. Sementara itu, Dra. Ketut Suseni Indrawati memaparkan capaian tahun 2025 yang berfokus pada penguatan karakter generasi muda di sekolah-sekolah melalui tema "Pancasila Pemersatu Bangsa, Wujudkan Generasi Muda Bebas Narkoba". Terkait tata kelola organisasi, ditekankan pentingnya kedisiplinan dalam pembuatan dokumentasi dan laporan tertulis bagi setiap kegiatan mandiri yang dilaksanakan oleh FPK sebagai syarat administrasi pelaporan. Badan Kesbangpol berkomitmen mengupayakan honorarium yang memadai bagi dua belas kali kegiatan sepanjang tahun, dengan dukungan fasilitasi sosialisasi sebanyak tiga kali.

Selain agenda program kerja, rapat juga menyoroti berbagai isu sosial yang berkembang:

 * Literasi Media: FPK diharapkan berperan aktif dalam mensosialisasikan pentingnya menyaring informasi dari media sosial guna mencegah penyebaran berita bohong atau provokatif.

 * Isu Sosial Kemasyarakatan: Menanggapi isu pelarangan tempat kos bagi warga pendatang asal NTT di Bali, ditegaskan bahwa tidak semua warga pendatang memicu kericuhan. FPK diharapkan dapat meluruskan pandangan masyarakat agar warga yang serius bekerja tetap mendapatkan akses tempat tinggal tanpa diskriminasi demi menjaga keharmonisan antaretnis.

Ketua FPK Buleleng mengapresiasi dukungan Badan Kesbangpol dan memohon arahan rutin agar setiap program yang dijalankan tetap sejalan dengan visi menjaga kerukunan nasional. Pertemuan yang berlangsung tertib dan lancar ini ditutup dengan sesi diskusi dan foto bersama sebagai wujud komitmen bersama dalam menjaga stabilitas keamanan di Kabupaten Buleleng.