Rapat Koordinasi Tim Pemantauan Perkembangan Politik Tahun 2026
Badan Kesbangpol Buleleng Gelar Rapat Koordinasi Tim Pemantauan Perkembangan Politik Tahun 2026
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Buleleng menggelar Rapat Koordinasi Tim Pemantauan Perkembangan Politik Kabupaten Buleleng Tahun 2026 pada Senin (6/7/2026) di Ruang Rapat Kesbangpol Kabupaten Buleleng. Kegiatan yang dihadiri sekitar 25 peserta ini melibatkan perwakilan perangkat daerah, Satpol PP, Dinas Kominfo, Disdukcapil, DPMDPPKB, Bagian Pemerintahan dan Hukum Setda, serta unsur kecamatan se-Kabupaten Buleleng sebagai upaya memperkuat koordinasi dalam menjaga stabilitas politik daerah.
Dalam arahannya, Kepala Bidang Pengembangan Budaya Politik Kesbangpol Kabupaten Buleleng, Ketut Simbayasa, menekankan pentingnya penyampaian laporan pemantauan secara rutin sebagai bahan evaluasi dan penyusunan laporan kepada pemerintah pusat. Selain itu, seluruh anggota tim diharapkan tidak hanya mengikuti rapat koordinasi, tetapi juga aktif melaksanakan pemantauan di lapangan sesuai tugas masing-masing. Tim juga diingatkan mengenai dasar hukum pembentukan Tim Pemantauan Perkembangan Politik, program kerja tahun 2026, serta pentingnya pendaftaran organisasi kemasyarakatan dan partai politik melalui aplikasi Simpel Gaspol.
Rapat turut diisi dengan penyampaian laporan perkembangan situasi dari masing-masing kecamatan. Berbagai isu yang dilaporkan meliputi penegakan peraturan daerah, pengelolaan lingkungan, penanganan kejadian sosial dan ketertiban masyarakat, pengamanan kegiatan pemerintahan dan masyarakat, pelaksanaan pelatihan Satlinmas, hingga pemantauan berbagai kegiatan kemasyarakatan yang berlangsung selama Mei dan Juni 2026. Seluruh laporan menjadi bahan evaluasi bersama dalam mengidentifikasi dinamika yang berpotensi memengaruhi kondisi politik, keamanan, dan ketertiban di wilayah Kabupaten Buleleng.
Melalui rapat koordinasi ini disimpulkan bahwa pelaksanaan pemantauan perkembangan politik di Kabupaten Buleleng telah berjalan dengan baik berkat sinergi antara pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, dan berbagai pemangku kepentingan. Seluruh partai politik diharapkan terus melakukan pemutakhiran data kepengurusan, keanggotaan, dan keberadaan sekretariat sebagai bentuk kesiapan menghadapi tahapan verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar.
