Waspada Konflik Sosial ditengah Pandemi Covid-19

Menghadapi Pandemi Covid-19 saat ini, diharapkan Tim Forum kewaspadaan dini-FKDM , Tim Konflik Sosial, dan Tim Pemantauan Orang Asing Kabupaten Buleleng, agar lebih meningkatkan pengawasannya terhadap munculnya konflik- konflik sosial ditengah masyarakat. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Kesbangpol Kab.Buleleng Sumertajaya , dalam pertemuan Tim pagi ini di halaman Kantor Kesbangpol setempat. Kosuja panggilan akrab kepala badan kesbangpol menambahkan, saat ini sudah disinyalir munculnya konflik- konflik sosial dimasyarakat seperti munculnya kasus- kasus pecurian, maupun kasus yang menyangkut masalah adat .

Kasus ngaben masal di desa Sudaji yang sempat viral , dan menimbulkan gejolak harus segera di tangani agar tidak berkembang di masyarakat. Selain itu, masalah yang menyangkut kegiatan orang asing harus juga diwaspadai sedini mungkin. Bagi kesbangpol , sesuai tupoksi menghadapi virus Corona ini, telah melaksanakan berupa penyemprotan secara rutin setiap hari, dan tetap sosialisasi dan edukasi masyarakat untuk penanganan dan pencegahan covid-19. Sementara dari pihak Imigrasi yang disampaikan Bramiartha melaporkan bahwa orang asing yang ada di buleleng sampai saat ini masih banyak yang stand di Buleleng, disebabkan karena kehabisan bekal. Demikian juga ada orang asing yang terlantar di daerah kita.Penyelesaian hanya bisa dilakukan secara pendekatan persuasif supaya bisa di deportasi ke negaranya.Terhadap masalah ini Komang Sumertajaya mengharapkan agar segera dilaporkan ke pihak Gugus Tugas Kabupaten Buleleng, supaya mendapat penanganan serius.Sementara dari Kajari disampaikan oleh Kadek Adi Pramarta, untuk masalah hukum pihaknya tetap berjalan seperti biasa walaupun melalui on line. Terhadap bantuan - bantuan dari pemerintah berupa BLT atau sembako, dan lainnya tetap akan diawasi dan mendeteksi sehingga distribusinya bisa jelas dan tepat sasaran. Ditambahkan, penyalahgunaan anggaran ditengah Pandemi Corona, resikonya sangat tinggi terutama bantuan dari pemerintah termasuk dana Desa, dan BKK deaa adat.Sedangkan dari MDA kecamatan buleleng, disampaikan Ketu Wista mengatakan , untuk Program BPNT dari dana BKK bisa dilakukan disesuaikan dengan kondisi di masyarakat. Boleh Desa adat tidak melaksanakan sesuai juknis, sehingga semakin banyak masyarakat yang bisa menerima maka akan lebih baik..ungkapnya

Dibandingkan dengan sesuai juknis tapi masyarakat yang menerima terbatas. Masalah lain menangani Covid-19 , Satgas Gotong Royong Desa adat harus lebih tegas.Dan sangat kecolongan desa Sudaji melaksanakan upacara pengabenan. Tapi masalah ini menuru Westa sudah ditangani dengan solusi yang baik..Sementara Sekretaris Tim FKDM kab.Buleleng Putu Gede Parma, mengatakan FKDM belum maksimal melaksanakan kegiatan .Hal ini disebabkan karena adanya Refucusing anggaran, sehingga gerak FKDM sangat terbatas. Namun yang paling penting dalam kondisi saat ini adalah masing- masing melaksanakan fungsi tugas nya secara peosedural saja. Kata gde Parma, apalagi tugas ini diantara ada dan tiada , yang tidak jelas. Apalagi semua anggaran untuk oprasional semua direfocusing anggaran.