Kesbangpol Buleleng Perkuat Sinergi Penanganan Konflik Sosial Lewat Rakor Tim Terpadu 2025
Kesbangpol Buleleng Perkuat Sinergi Penanganan Konflik Sosial Lewat Rakor Tim Terpadu 2025
BULELENG, 28 Oktober 2025 — Upaya menjaga stabilitas dan ketenteraman masyarakat di Kabupaten Buleleng kembali ditegaskan melalui Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2025 yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Buleleng, Selasa (28/10), di Ruang Rapat Kantor Kesbangpol, Singaraja.
Rapat dipimpin oleh Kepala Kesbangpol Kabupaten Buleleng, Drs. Nyoman Widiartha, serta dihadiri unsur Forkopimda, perangkat daerah terkait, dan perwakilan kecamatan hingga desa. Melalui forum ini, seluruh stakeholder kembali menyatukan komitmen untuk memperkuat deteksi dini, mencegah eskalasi, dan menyelaraskan langkah penanganan potensi konflik sosial di daerah.
Dalam sambutannya, Kepala Kesbangpol menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor adalah kunci dalam menjaga keamanan Buleleng tetap kondusif, terutama di tengah dinamika sosial dan perkembangan isu strategis daerah.
Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional, I Komang Krisna turut memaparkan pentingnya rakor rutin sebagai saluran komunikasi resmi antarlembaga. Forum ini memastikan setiap potensi kerawanan cepat teridentifikasi dan tertangani berdasarkan data yang terukur.
Pada kesempatan tersebut, dipresentasikan pula inovasi SI-PETAKOS (Sistem Informasi Pemetaan Konflik Sosial) platform digital milik Kesbangpol Buleleng yang menyajikan data, peta kerawanan, serta perkembangan penanganan konflik sosial secara interaktif dan terintegrasi sebagai referensi cepat bagi instansi terkait.
Selain itu, Kesbangpol Buleleng menyampaikan pembaruan Peta Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Buleleng yang terus diperbarui agar semakin akurat, responsif, dan siap menjadi pedoman dalam pengambilan kebijakan. Masukan dan dukungan dari unsur Forkopimda, perangkat daerah, serta pemerintah desa turut menguatkan komitmen bersama bahwa menjaga kondusivitas daerah bukan hanya tugas pemerintah, melainkan kerja kolaboratif seluruh elemen.
