Tupoksi

  • Admin Bulelengkab
  • 29 Pebruari 2016
  • Dibaca: 2145 Pengunjung

BUPATI BULELENG

PERATURAN BUPATI BULELENG
TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BULELENG

BUPATI BULELENG

Menimbang    :
a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 tahun 2008 Tentang Pembentukan, Sususnan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, maka dipandang Perlu Menyusun dan menetapkan kembali Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng ;


b. bahwa memperhatikan ketentuan pasal 60 ayat (3) Peraturan daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008, tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng, dinyatakan bahwa tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf  b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Buleleng  tentang tugas pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Mengingat    :
1.Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958, Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2.Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana Telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor  82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

4.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014  Nomor 6; Tambahan lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5494);

5.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan pemerintahan antara pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);


6. Peraturan Pemerintah Nomor 41  Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740) ;

7. Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094) ;

8. Peraturan Mentri Dalam Negeri  Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

9. Peraturan mentri Dalam Negeri Nomor 40 tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;

10.Peraturan Pemerintah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4), Sebagaimana Telah Diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 11;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  KABUPATEN BULELENG

Pasal 1

1) Menetapkan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan dan Politik Kabupaten Buleleng

2) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 2

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Buleleng Nomor 421 tahun 2004 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan perlindungan masyarakat, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diumumkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumumkan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng




Ditetapkan di Singaraja

BUPATI BULELENG

 

PUTU AGUS SURADNYANA   
 




LAMPIRAN    : PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR         : 
TANGAL         :
TENTANG      : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
                            KABUPATEN BULELENG
 

 
 
1. Tugas Pokok
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik
 
2. Fungsi
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
a.Perumusan Kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati. 
b.Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengembangan nilai-nilai kebangsaan.
c.Perumusan kebijakan teknis di bidang Kewaspadaan Nasional
d.Perumusan kebijakan teknis di bidang di bidang pengembangan Budaya Politik.
e.Pelaksanaan pembinaan penguatan nilai-nilai ideologi dan wawasan Kebangsaan.
f.Pelaksanaan pembinaan ketahanan nasional.
g.Pelaksanaan pembinaan Kewaspadaan dini
h.Pelaksanaan Penaganan masalah situasi daerah.
i.Pelaksanaan pemberdayaan organisasi politik.
j.Pelaksanaan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan.
k.Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
l.Pembinaan terhadap UPT Badan.
 
3.Uraian Tugas
 
a.Kepala Badan
Kepala Badan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
1)Menyusun rencana kegitan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan data, program dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedomnan kerja.
2)Merumuskan kebijakan teknis operasional dalam bidang Kesatuan Bangsa dan politik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3)Memimpin dan mengkoordinasikan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan harmonis dan saling mendukung sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4)Memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan.
5)Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang permasalahannya.
6)Memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dengan cara mencocokan dengan petunjuk kerja yang diberikan  dan ketentuan yang berlaku agar tercapai kesesuaian dan kebenaran hasil kerja.
7)Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang diacapai sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier.
8)Melaksanakan pembinaan organisasi dan tatalaksana dan kepegawaian di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
9)Melaksanakan pengelolaan tatausaha,keuangan,dan asset di lingkungan Badan.
10)Melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan.
11)Melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang Kewaspadaan Nasional
13)Melaksanakan pembinaan penguatan nilai-nilai ideologi dan wawasan kebangsaan.
14)Melaksanakan pembinaan ketahanan nasional
15)Melaksanakan pembinaan kewaspadaan dini
16)Melaksanakan penaganan masalah situasi daerah
17)Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan organisasi politik.
18)Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan.
19)Melaksanakan pembinaan terhadap UPT Badan.
20)Melaksanakan koordinasi dengan instansi dan / atau lembaga terkait lainnya sesuai dengan 
   Bidang dan permasalahannya.
21)Mengevaluasi dan membuat laporan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi dan 
   pertanggung jawaban kepada atasan.
22)Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
 
Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
 
b.Sekretariat
Sekretariat, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
1)Menyusun rencana kegiatan Sekretariat berdasarkan data dan program Badan Kesatuan Bangsa Politik serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja.
2)Memimpin dan mengkoordinasi bahawan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan harmonis dan saling mendukung sesuai peraturan perundnag-undangan yang berlaku.
3)Memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan diharapkan.
4)Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya.
5)Memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai kesesuaian dan kebenaran hasil kerja.
6)Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier.
7)Mengkoordinasikan kegiatan Bidang.
8)Memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan politik
9)Melaksanakan urusan surat menyurat, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, kehumasan, keprotokolan, dokumentasi, kearsipan dan perpustakaan.
10)Melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana dan Kepegawaian.
11)Melaksanakan inventarisasi asset di lingkungan Badan.
12)Menyusun rencana kerja, membuat laporan kegiatan dan membuat laporan pertanggung jawaban keuangan Badan.
13)Menyusun dan mengkoordinasikan rencana anggaran Badan  dan UPT
14)Menghimpun bahan penyusunan Rencana Strategik (RENTRA),Rencana Kerja Tahunan (RKT),Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indek kepuasan Masyarakat (IKM) Badan.
15)Mengkopilasi bahan dan menyusun Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP).
16)Mengevaluasi dan membuat laporan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban kepada atasan.
17)Melaksanakan tugas kedinasan yang diberkan oleh atasan.
 
Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
 
 
b.1 Subbagian Perencanaan
Subbagian Perencanaan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
1)Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan berdasarkan data dan program Sekretariat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja.
2)Memimpin dan mengkoordinasi bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan harmonis dan saling mendukung sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3)Memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan diharapkan.
4)Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas permasalahannya.
5)Memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai kesesuaian dan kebenaran hasil kerja.
6)Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan kerier.
7)Menyusun rencana anggaran Badan yang meliputi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA)
8)Menyusun program/rencana kerja,mengumpulkan,mengelola dan membuat laporan kegiatan Badan.
9)Menghimpun bahan dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Strategik (RENTRA), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan indicator Kinerja Utama (IKU) Badan.
10)Mengkopilasi bahan dan menyusun Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP).
11)Membuat laporan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
12)Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan
 
Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Badan.
 
 
 
b.2.Sub Bagian Umum
 
Sub Bagian Umum, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
 
1)Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum berdasarkan data dan program Sekretariat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
2)Memimpin dan mengkoordinasi bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan harmonis dan saling mendukung sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3)Memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan;
4)Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan agar dalam pelaksanaan tugasnya sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya.
5)Memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai kesesuaian dan kebenaran hasil kerja;
6)Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier;
7)Memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
8)Melaksanakan urusan surat menyurat, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, keprotokolan, dokumentasi, kearsipan dan perpustakaan;
9)Melaksanakan inventarisasi asset dan penatausahaan barang di lingkungan Badan.
10)Melaksanakan pembinaan organisasi, tata laksana dan organisasi kepegawaian. 
11)Menyusun daftar urut kepangkatan, formasi, bezetting pegawai dan menyusun data pegawai;
12)Menyiapkan dan menyusun rencana kebutuhan, pengembangan dan kesejahteraan pegawai;
13)Mengevaluasi dan membuat laporan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
14)Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.
 
Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.
 
 
b.3.Sub Bagian Keuangan
 
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas dan fungsi secara rinci sebagai berikut :
 
1)Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan data dan program Sekretariat dan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
2)Memimpin dan mengkoordinasikan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan harmonis dan saling mendukung sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3)Memberi petunjuk dam bimbingan kepada bawahan agar dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan;
4)Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya;
5)Memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai kesesuaian dan kebenaran hasil kerja;
6)Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier;
7)Menerima , menyimpan, mengeluarkan dan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan Badan.
8)Menyiapkan bahan, menyusun serta melaksanakan pencatatan, pembukuan perhitungan dan verifikasi serta perbendaharaan;
9)Melaksanakan pengurusan administrasi keuangan yang meliputi : penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Surat Perintah Membayar (SPM), meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS), Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Ganti Uang (GU) dan Tambahan Uang (TU), serta menyiapkan Surat Perintah Pembayaran (SPM).
10)Melakukan verifikasi SPP, verifikasi harian atas penerimaan, Akuntansi,dan pembayaran gaji , tunjangan dan kesejahteraan pegawai.
11)Mengevaluasi dan membuat laporan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
12)Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
 
Sub Bagian Keuangan di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretariat Badan.
 
 
c.Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan
 
Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan mempunyai tugas pokok dan  fungsi sebagai berikut :
 
1)Menyusun rencana kegiatan Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan berdasarkan data dan program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
2)Memimpin dan mengkoordinasikan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan harmonis dan saling mendukung sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3)Memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkaMengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahnnya;
5)Memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai kesesuaian dan kebenaran hasil kerja
6)Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier;
7)Menyiapkan perumusan kebijakan dan fasilitas Penguatan Nilai-nilai Ideologi dan Wawasan Kebnagsaan;
8)Menyiapkan perumusan kebijakan dan fasilitas peningkatan kewaspadaan nasional;
9)Menyiapkan perumusan kebijakan dan fasilitas pelaksanaan pembauran dan kewarganegaraan;
10)Menyiapkan perumusan kebijakan dan fasilitas peningkatan ketahanan nasional;
11)Mengevaluasi dan membuat laporan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
12)Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
 
Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan
 
 
 
c.1 Sub Bidang Penguatan Nilai-Nilai Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
 
Sub Bidang Penguatan Nilai-nilai Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
 
1)Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Penguatan Nilai-nilai Ideologi dan Wawasan Kebangsaan berdasarkan data dan program Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja.
2)Memimpin dan mengkoordinasikan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan harmonis dan saling mendukung sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3)Memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan.
4)Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya.
5)Memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai kesesuaian dan kebenaran hasil kerja.
6)Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier.
7)Melaksanakan pengembangan pemahaman dan pengamalan Ideologi Pancasila dan UUD 1945 dalam rangka peningkatan ketahanan bangsa.
8)Menyiapkan dan menyelenggarakan pengembangan revitalisasi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.
9)Mengevaluasi dan membuat laporan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
10)Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
 
Sub Bidang Penguatan Nilai-nilai Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan.
 
 
 
c.2 Sub Bidang Ketahanan Nasional
 
Sub Bidang Ketahanan Nasional mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
 
1)Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Ketahanan Nasional, berdasarkan data dan program Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja.
2)Memimpin dan mengkoordinasikan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan harmonis dan saling mendukung sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3)Memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapan.
4)Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya.
5)Memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan oleh ketentuan yang berlaku agar tercapai kesesuaian dan kebenaran hasil kerja.
6)Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier.
7)Menyiapkan, melaksanakan pengembangan dan sosialisasi Wawasan Kebangsaan.
8)Melaksanakan pengembangan Ideologi dan Kewaspadaan Nasional;
9)Menyiapkan dan memfasilitasi pelaksanaan pembauran dan kewarganegaraan.
10)Mengevaluasi dan membuat laporan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban kepada atasan.
11)Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
 
Sub Bidang Ketahanan Nasional dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan.
 
 
 
d.Bidang Kewaspadaan Nasional
 
Bidang Kewaspadaan Nasional, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
 
1)Menyusun rencana kegiatan Bidang Kewaspadaan Nasional berdasarkan data dan program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja.
2)Memimpin dan mengkoordinasikan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan harmonis dan saling mendukung sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3)Memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan.
4)Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahnnya.
5)Memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai kesesuaian dan kebenaran hasil kerja.
6)Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier.
7)Menyusun kebijakan dalam rangka kegiatan deteksi dini terhadap fenomena/gejala-gejala dimasyarakat yang patut diperkirakan dapat mengganggu ketertiban umum, kenyamanan masyarakat serta stabilitas dibidang IPOLEKSOSBUD.
8)Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengkajian deteksi dini terhadap fenomena atau gejala-gejala di masyarakat yang patut diperkirakan dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat, ketertiban umum serta stabilitas dibidang IPOLEKSOSBUD.
9)Menyusun kebijakan dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mewaspadai terhadap ancaman kejahatan terorisme.
10)Menyusun kebijakan dalam rangka mengantisipasi penyakit masyarakat (pekat).
11)Menyusun kebijakan dalam rangka kewaspadaan dini masyarakat di daerah terhadap indikasi adanya bahaya bencana.
12)Mengevaluasi dan membuat laporan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban kepada atasan.
13)Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
 
Bidang Kewaspadaan Nasional dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 
 
 
 
d.1 Sub Bidang Kewaspadaan Dini
 
Sub Bidang Kewaspadaan Dini mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
 
1)Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Kewaspadaan Dini berdasarkan data dan program Bidang Kewaspadaan Nasional dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja.
2)Memimpin dan mengkoordinasikan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan harmonis dan saling mendukung sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3)Memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan;
4)Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahnnya;
5)Memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai kesesuaian dan kebenaran hasil kerja;
6)Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier;
7)Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengkajian deteksi dini terhadap fenomena / gejala di masyarakat yang patut diperkirakan dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat, ketertiban umum serta stabilitas dibidang IPOLEKSOSBUD;
8)Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mengantisipasi kejahatan teroris;
9)Mengevaluasi dan membuat laporan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
10)Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
 
Sub Bidang Kewaspadaan Dini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional.
 
 
 
 
d.2 Sub Bidang Penanganan masalah Situasi Daerah
 
Sub Bidang Penanganan Masalah Situasi Daerah mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
 
1)Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Penanganan Masalah Situasi Daerah berdasarkan data dan program Bidang Kewaspadaan Nasional dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
2)Memimpin dan mengkoordinasikan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan harmonis dan saling mendukung sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3)Memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan;
4)Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya;
5)Memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai kesesuaian dan kebenaran hasil kerja;
6)Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier;
7)Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mengantisipasi penyakit masyarakat (pekat);
8)Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kewaspadaan dini terhadap bahaya bencana.
9)Mengevaluasi dan Membuat laporan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
10)Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
 
Sub Bidang Penanganan Masalah Situasi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional.
 
 
e.Bidang Pengembangan Budaya Politik
 
Bidang Pengembangan Budaya Politik mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
 
1)Menyusun rencana kegiatan Bidang Pengembangan Budaya Politik berdasarkan data dan program Badan Kesatuan Bangsa dan Politk serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja.
2)Memimpin dan mengkoordinasikan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan harmonis dan saling mendukung sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3)Memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan.
4)Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahnnya.
5)Memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai kesesuaian dan kebenaran hasil kerja.
6)Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier.
7)Merumuskan kebijakan dalam rangka memfasilitasi institusi/lembaga politik (Partai Politik),Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan tokoh masyarakat sebagai upaya memantapkan  dan mengembangkan pendidikan politik masyarakat dan demokrasi.
8)Melaksanakan komunikasi, konsultasi dan koordinasi dengan Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)  dan tokoh masyarakat sebagai upaya menciptakan dinamika politik yang beretika, santun dalam rangka stabilitas politik di daerah.
9)Mengevaluasi dan membuat laporan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
10)Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
 
Bidang Pengembangan Budaya Politik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 
 
e.1 Sub Bidang Organisasi Politik
 
Sub Bidang Organisasi Politik  mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
 
1)Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Organisasi Politik berdasarkan data dan program Bidang Pengembangan Budaya Politik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja.
2)Memimpin dan mengkoordinasikan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan harmonis dan saling mendukung sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3)Memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan.
4)Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahnnya.
5)Memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai kesesuaian dan kebenaran hasil kerja.
6)Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier.
7)Menyusun rencana, menyiapkan, melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan Partai Politik (Parpol).
8)Melaksanakan koordinasi, komunikasi serta konsultasi dengan Organisasi Partai Politik (Parpol).
9)Menyusun data dan inventarisasi Organisasil Partai Politik (Parpol), dokumentasi pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) serta mengadakan inventarisasi terhadap hasil Pemilihan Umum (Pemilu), Pemilihan Bupati dan Pemilihan Gubernur.
10)Mengevaluasi dan membuat laporan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
11)Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
 
Sub Bidang Organisasi Politik, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Budaya Politik.
 
 
e.2 Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan
 
Subbidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok dan fungsi :
 
1)Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan berdasarkan data dan program Bidang Pengembangan Budaya Politik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2)Memimpin dan mengkoordinasikan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan harmonis dan saling mendukung sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3)Memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan.
4)Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahnnya.
5)Memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai kesesuaian dan kebenaran hasil kerja.
6)Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier.
7)Menyusun rencana, menyiapkan, melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).
8)Melaksanakan koordinasi, komunikasi serta konsultasi dengan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).
9)Mengevaluasi dan membuat laporan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
10)Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
 
Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 
f.Kelompok Jabatan Fungsional
 
1)Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan tekhnis tertentu dalam menunjang tugas pokok Badan sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.
 
2)Kelompok Jabatan Fungsioal dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 


BUPATI BULELENG




PUTU AGUS SURADNYANA, ST

Download file disini

Share Post :