Rencana & Strategi

  • Admin Bulelengkab
  • 29 Pebruari 2016
  • Dibaca: 2779 Pengunjung


Rencana dan Strategi

BAB I
PENDAHULUAN
 
A.    UMUM
    Rencana Strategik ini disusun sebagai langkah awal dari suatu kegiatan, khususnya yang berkaitan dengan tugas-tugas Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat untuk 5 (lima) tahun ke depan dimulai dari tahun 2008-2012 sebagai suatu perencanaan menyeluruh menggambarkan tentang visi, misi, strategi, tujuan dan sasaran, serta langkah-langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud.
Dengan visi, misi dan strategi yang jelas dan tepat, diharapkan seluruh kegiatan dalam kaitannya dengan upaya pembinaan Kesatuan Bangsa di Daerah yang merupakan bagian dari Pembinaan Politik Dalam Negeri dapat diselaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi, pada akhirnya Renstra diharapkan nantinya sebagai pedoman pelaksanaan sekaligus untuk bahan evaluasi, pengukuran, penilaian serta pelaporan kinerja Pemerintah Kabupaten, khususnya yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
 
 
B.    LANDASAN
        Rencana Strategik unit Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Buleleng ini disusun senantiasa berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945 serta Landasan Operasionalnya yaitu : Perda Kabupaten Buleleng No. 21 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng tahun 2008-2012 dan Peraturan Bupati No. 56 tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Buleleng.
 
 
 
C.    SISTEMATIKA PENULISAN
 
        Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh Rencana, Langkah dan Upaya pembinaan Kesatuan Bangsa, maka Rencana Strategik ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I    :    Pendahuluan
BAB II   :    Kondisi Lingkungan dan Analisa Lingkungan  Strategik
BAB III  :    Visi, Misi, Faktor kunci keberhasilan
BAB IV  :   Tujuan dan Sasaran
BAB V   :   Cara Mencapai Tujuan Dan Sasaran
BAB VI  :   Penutup
 
 
BAB II
KONDISI LINGKUNGAN DAN ANALISA
LINGKUNGAN STRATEGIS
 
 
A.    KONDISI UMUM
 
        Letak geografis Kabupaten Buleleng membentang dari barat ke timur dengan pantai cukup panjang (144 Km), di sebelah selatan merupakan dataran tinggi. Semua desa sudah bisa dijangkau dengan mempergunakan transportasi angkutan darat.
Sedangkan dari aspek demografi tercatat 640.240 jiwa, tediri dari berbagai suku agama, ras dan etnis tertentu antara lain dari keturunan Tionghoa, Arab, India, Pakistan. Kondisi sosial khususnya dalam hal kerukunan antar umat beragama menunjukkan toleransi yang cukup baik.
Keberhasilan pembangunan politik yang dicapai saat ini menambah semakin mantapnya tatanan kehidupan politik yang mendorong makin berfungsinya lembaga politik, mantapnya perkembangan organisasi kekuatan sosial politik dan organisasi kemasyarakatan dan makin meningkatnya kesadaran politik masyarakat dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membangun daerahnya.
 
 
B.    ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS
 
        Setelah terjadinya krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997, selain berpengaruh secara langsung pada kegiatan perekonomian juga mempengaruhi sistim politik dengan ditandai secara mendasar terjadinya perubahan-perubahan di berbagai aspek kehidupan politik.
        Bersamaan dengan krisis ekonomi dan politik dalam masyarakat juga terjadi konflik sosial dan gejolak sosial masyarakat yang semula dikenal sebagai masyarakat yang ramah dan memiliki toleransi yang tinggi tiba-tiba berubah menjadi masyarakat yang cenderung konflik.
Konflik dan gejolak sosial tersebut sebagian besar berakhir dengan kerusuhan sosial yang banyak memakan korban jiwa dan merugikan material.
        Di era reformasi banyak terbentuk Organisasi Sosial Politik di Kabupaten Buleleng. Tercatat 35 Organisasi Sosial Politik sebagai wahana penyaluran aspirasi masyarakat Buleleng.
        Pembangunan Sistim Politik diarahkan agar mampu mempertahankan dan mempererat Persatuan dan Kesatuan yang akan memberi ruang semakin luas bagi perwujudan Keadilan Sosial dan Kesejahteran yang merata bagi masyarakat Kabupaten Buleleng. Namun masih banyak adanya permasalahan yang dihadapi seperti masih rendahnya kesadaran politik masyarakat, berpengaruh pada terjadinya perubahan yang sangat drastis mengingat sebagian masyarakat belum dapat menyerap makna kebhinekaan  Tunggal Ika yang menjadi potensi dasar pemikiran politik.
Maraknya tuntunan masyarakat terhadap berbagai berbagai masalah melalui unjuk rasa yang memberi peluang terhadap adanya anarkisme dan pemaksaan kehendak.
        Etika dan moral politik dikesampingkan, para elit politik secara emosional hanya berkeinginan untuk memenuhi kepentingan politik semata sehingga kehidupan politik yang sehat diabaikan. Hal ini merupakan potensi terkotak-kotaknya masyarakat di lapisan bawah yang berdampak pada terganggunya stabilitas kegiatan sosial masyarakat dan demikian seterusnya.
 
 
BAB III
VISI, MISI,
FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN
 
A. VISI
        Menyikapi keadaan dan kondisi Kabupaten Buleleng saaat ini, maka untuk 5 (lima) tahun ke depan tahun 2008-2012 dalam rangka menunjang keberhasilan pembangunan secara menyeluruh, maka dicanangkanVisi “Terwujudnya dinamika politik yang kondusif menuju persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”.
 
 
B. MISI
        Untuk mewujudkan visi yang dicanangkan tersebut di atas, maka ditetapkan misi sebagai berikut :
1.Mewujudkan sistem politik yang demokratis yang berbasis pada makin berfungsinya supra struktur dan infra struktur politik secara efektif serta berlandaskan pada semakin mantapnya budaya politik demokrasi berdasarkan nilai-nilai luhur agama dan budaya bangsa.
2.Mewujudkan iklim kehidupan kebangsaan yang dinamis, tentram, rukun dan damai yang ditopang oleh makin mantapnya wawasan kebangsaan, pembauran bangsa, ketahanan bangsa, falsafah kehidupan bangsa serta kemampuan bela negara segenap warga negara.
3.Mewujudkan kesadaran dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam usaha perlindungan masyarakat yang didukung oleh mantapnya manajemen perlindungan masyarakat.
4.Mewujudkan situasi dan kondisi tentram serta prilaku integratif dalam masyarakat yang kondusif bagi lancarnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan jiwa dan semangat otonomi daerah.
 
 
 
C. FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN
        Keberhasilan Pembangunan Politik yang ditandai dengan mantapnya tatanan kehidupan politik berdasarkan Demokrasi Pancasila serta makin berfungsinya peran lembaga politik, mantapnya perkembangan organisasi kekuatan sosial politik dan organisasi kemasyarakatan, serta mendorong semakin mantapnya kesadaran politik masyarakat. Krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 juga sangat berpengaruh pada sistem politik dan lain-lain sehingga mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan yang mendasar pada berbagai aspek kehidupan.
        Gerakan reformasi yang mendorong terjadinya kemajuan-kemajuan di bidang politik, peningkatan peran masyarakat disertai dengan pengurangan dominasi peran Pemerintah dalam kehidupan politik, keadaan demikian ditandai dengan dilaksanakannya percepatan Pemilu 1999 yang diikuti banyak partai. Pelaksanaan Pemilu secara langsung tahun 1999 yang dianggap sebagai penyelenggaraan Pemilu yang paling demokratis tercatat 31 Organisasi Sosial Politik di Kabupaten Buleleng sebagai peserta Pemilu. Dari sejumlah Organisasi Sosial Politik peserta Pemilu tahun 2009 hanya 11 Organisasi kekuatan politik yang mampu menempatkan wakilnya di DPRD Buleleng.
        Kondisi dan situasi kehidupan politik pasca pemilu 2009 di Kabupaten Buleleng sudah mulai menunjukkan adanya suasana stabilitas politik daerah yang kondusif walaupun masih ada beberapa riak-riak kecil sebagai akibat dari pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan dari sebagian kalangan elite politik yang terkadang membawa opini yang membingungkan dan mengecewakan masyarakat.    
        Melihat berbagai peluang dan tantangan tersebut di atas, maka kondisi yang demikian menuntut terutama dari kalangan birokrat, para elite politik dan pemuka masyarakat agar bersatu dan bekerja keras dalam melaksanakan reformasi dalam segala bidang kehidupan termasuk diantaranya kehidupan bidang politik di satu pihak serta dipihak lain kembali kepada fungsi masing-masing komponen, seperti birokrat sebagai pelaksana, lembaga legeslatif sebagai penentu kebijakan serta masyarakat sebagai inspirator dan penerima layanan pemerintah.
 
 
BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
 
A. TUJUAN
    
        Keberhasilan pembangunan politik selain ditentukan oleh kalangan birokrat, faktor yang juga paling menentukan adalah para elite politik, pemuka masyarakat sebagai tenaga penggerak yang tak ternilai harganya dalam penyaluran aspirasi dan motivasi masyarakat menuju tujuan pembangunan politik yang lebih sehat, bermoral dan beretika, serta santun dalam penyaluran aspirasi sesuai kaidah-kaidah koridor Demokrasi Pancasila.
 
 
B. SASARAN
 
        Dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan yang telah ditentukan, maka sasaran dari upaya pembangunan politik diarahkan pada peningkatan peran dan peningkatan intensitas komunikasi timbal balik diantara dan antar Elite Politik, Pemuka Masyarakat, Generasi Muda, Budayawan, Infra dan Supra Struktur Politik.
 
 
BAB V
CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
 
A. KEBIJAKSANAAN
 
        Kebijaksanaan pembangunan di bidang politik diarahkan untuk menciptakan suasana politik daerah yang sehat dan dinamis bagi berlangsungnya proses pembangunan bidang lainnya. Untuk itu ditetapkan beberapa kebijaksanaan strategi pembangunan bidang politik antara lain :
1.Melaksanakan sistem politik yang berkedaulatan rakyat, demokratis, terbuka, beretika dan bermoral.
2.Meningkatkan kemandirian partai politik dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.
3.Meningkatkan pendidikan politik secara intensif dan menyeluruh kepada masyarakat dan aparatur Pemerintah.
4.Mensukseskan Pemilihan Umum tahun 2009.
5.Meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam keragaman sebagai cerminan Kebhinekaan Tunggal Ika.
 
 
B. PROGRAM
        Dalam rangka implementasi kebijaksanaan yang telah dirumuskan tersebut di atas, maka disusun berbagai program sebagai berikut :
1.Pelayanan administrasi perkantoran
2.Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3.Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
4.Pendidikan politik masyarakat
5.Pemeliharaan kamtibmas dan pencegahan tindakan kriminal
6.Pengembangan wawasan kebangsaan
7.Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
8.Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
9.Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam.
 
 
 
C. KEGIATAN
        Secara lebih rinci dalam kaitannya dengan pelaksanaan dari program yang telah ditetapkan, maka langkah dan kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi :
1.Penyediaan jasa surat menyurat  
2.Penyediaan jasa komunikasi sember daya air dan listrik
3.Penyediaan jasa administrasi keuangan
4.Penyediaan jasa kebersihan kantor
5.Penyediaan alat tulis kantor
6.Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7.Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
8.Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
9.Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan  
10.Penyediaan makanan dan minuman
    a.Makanan dan minuman
    b.Penyediaan lauk pauk bagi CPNS dan PNS
11.Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah
12.Pengadaan perlengkapan gedung kantor
13.Penyediaan peralatan dan perlengkapan upacara
14.Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
15.Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur
16.Rehabilitasi sedang/ berat kendaraan dinas operasional
17.Pendidikan dan pelatihan formal
18.Koordinasi forum-forum diskusi politik
19.Pemantapan dan pengembangan demokrasi
20.Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
21.Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa
22.Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
23.Seminar, talk show dan diskusi peningkatan wawasan kebangsaan
24.Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
25.Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
26.Pemantauan dan penyebarluasan informasi bencana alam
27.Pengadaan sarana dan prasarana evakusi penduduk dari ancaman korban bencana alam.
 
 
BAB VI
PENUTUP
 
        Rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Buleleng disusun sebagi landasan dasar dalam menentukan kebijaksanaan strategis dengan harapan mampu memecahkan sebagian persoalan yang dihadapi khususnya di bidang pembangunan bidang politik dan perlu didukung dengan kondisi obyektif dan partisipasi semua kekuatan sosial politik, organisasi kemasyarakatan serta seluruh potensi masyarakat baik yang berada pada tatanan supra struktur maupun infra struktur politik.
 
 
 
  Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
  Kabupaten Buleleng
 
 
  Ir.Putu Dana
 NIP :19611111 199303 1 005

Share Post :